Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra Tekankan Prinsip Kehati-hatian dalam Pengelolaan Anggaran Infrastruktur

Karesidenan.com – 15 April 2026 | Pati, Lingkar TV – Pelaksana tugas (Plt.) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan komitmen pemerintah kabupaten untuk mempercepat pembangunan sekaligus menjaga integritas pengelolaan anggaran. Dalam sebuah pernyataan resmi, Risma menuturkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pati secara aktif meminta asistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khususnya dalam hal pengawasan anggaran infrastruktur yang memiliki potensi risiko tinggi.

Risma menyoroti bahwa sektor infrastruktur menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan Pati. Proyek‑proyek jalan, jembatan, serta fasilitas umum lainnya sedang dipercepat untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas pengawasan.

Berikut poin‑poin utama yang disampaikan oleh Plt. Bupati Pati:

• Meminta asistensi KPK untuk mengaudit dan memantau penggunaan anggaran infrastruktur berisiko tinggi.
• Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek.
• Memanfaatkan sistem e‑katalog guna menjamin transparansi dan efisiensi pengadaan barang serta jasa.
• Mengoptimalkan koordinasi lintas sektoral antara dinas terkait dan lembaga pengawasan internal.
• Menetapkan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan partisipasi publik.

Risma menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, KPK, serta elemen masyarakat sangat penting untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Ia menambahkan bahwa setiap penyimpangan akan ditindak tegas sesuai dengan peraturan perundang‑undangan yang berlaku.

Dalam konteks pengadaan melalui e‑katalog, Risma menyoroti keunggulan platform digital tersebut dalam meminimalisir praktik korupsi. E‑katalog menyediakan katalog barang dan jasa yang telah terstandarisasi, sehingga memudahkan proses seleksi penyedia yang memenuhi syarat. “Dengan e‑katalog, kami dapat mengurangi intervensi manual yang berpotensi menimbulkan manipulasi data,” jelasnya.

Pemerintah Kabupaten Pati juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam hal pengawasan keuangan. Pelatihan khusus mengenai audit internal, manajemen risiko, dan penggunaan sistem informasi keuangan akan dijalankan secara berkala. Risma menekankan pentingnya peningkatan kompetensi SDM sebagai fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

Selain itu, Risma menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam proses pengawasan. Pemerintah akan membuka kanal pengaduan yang dapat diakses secara online maupun offline, sehingga masyarakat dapat melaporkan indikasi penyimpangan secara cepat. “Kami ingin menciptakan budaya melaporkan yang sehat, di mana setiap warga merasa memiliki peran dalam menjaga kebersihan anggaran publik,” ujar Plt. Bupati.

Upaya tersebut sejalan dengan visi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Pati untuk menjadi daerah yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, dan bebas korupsi. Dengan menekankan prinsip kehati-hatian, Risma berharap dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Dalam beberapa bulan ke depan, Pati akan meluncurkan serangkaian proyek infrastruktur prioritas, antara lain perbaikan jaringan jalan desa, pembangunan jembatan penyeberangan, serta revitalisasi fasilitas umum seperti pasar tradisional dan pusat kesehatan. Semua proyek tersebut akan diawasi ketat oleh tim khusus yang melibatkan perwakilan KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta lembaga swadaya masyarakat.

Penerapan prinsip kehati-hatian tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup aspek lingkungan dan sosial. Risma menegaskan bahwa setiap proyek harus memenuhi standar lingkungan hidup (AMDAL) serta memperhatikan dampak sosial terhadap masyarakat setempat. “Kami tidak hanya ingin membangun infrastruktur, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan tersebut berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi warga,” tuturnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, Plt. Bupati Pati berharap dapat mempercepat laju pembangunan tanpa mengorbankan integritas dan akuntabilitas. Ia mengajak seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, lembaga pengawas, maupun masyarakat, untuk bersinergi dalam mewujudkan Pati yang lebih maju, bersih, dan berdaya saing.