DPRD Pati Gelar Audiensi dengan Paguyuban Kepala Sekolah Dasar dan Menengah: Mengupas Tantangan Pendidikan Kabupaten

Karesidenan.com – 15 April 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati pada Senin (14 April 2026) menyambut puluhan kepala sekolah yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pertemuan yang berlangsung di ruang rapat gedung DPRD tersebut bertujuan untuk mendengarkan secara langsung aspirasi, keluhan, serta usulan kebijakan pendidikan dari para pengelola sekolah dasar dan menengah di wilayah kabupaten. Audiensi ini menandai upaya konkret lembaga legislatif daerah dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia pendidikan, sekaligus menanggapi dinamika tantangan yang semakin kompleks di sektor pendidikan dasar di Pati.

Paguyuban Kepala Sekolah, yang dibentuk pada tahun 2018, telah menjadi wadah koordinasi bagi lebih dari 200 kepala sekolah di Kabupaten Pati. Selama empat tahun terakhir, organisasi ini aktif menggalang data tentang kondisi fasilitas, kualitas belajar mengajar, serta kebutuhan tenaga pendidik. Pada pertemuan kali ini, perwakilan paguyuban yang dipimpin oleh Bapak Hendra Prasetyo, Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Pati, menyampaikan rangkaian materi yang mencakup permasalahan infrastruktur, keterbatasan anggaran operasional, serta kesenjangan kompetensi guru di daerah pedesaan.

Berikut beberapa poin utama yang diangkat dalam audiensi:

• Kerusakan gedung kelas akibat cuaca ekstrim, terutama di beberapa desa yang belum mendapatkan renovasi sejak 2015.
• Kekurangan buku paket dan alat peraga yang menghambat proses pembelajaran interaktif.
• Rasio siswa‑guru yang masih di atas standar nasional, terutama pada jenjang SD di daerah terpencil.
• Permintaan penambahan program beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
• Kebutuhan pelatihan berkelanjutan bagi guru dalam penerapan kurikulum Merdeka dan teknologi pendidikan digital.

Anggota DPRD yang hadir, antara lain Bapak Rudi Hartono (Fraksi Golkar) dan Ibu Siti Nurhaliza (Fraksi PDI‑Perjuangan), menyatakan apresiasi atas keterbukaan kepala sekolah. ‘Kami menghargai keberanian Bapak‑Ibu kepala sekolah yang secara langsung menyampaikan permasalahan di lapangan,’ ujar Bapak Rudi. Ia menambahkan bahwa DPRD akan mengupayakan alokasi anggaran khusus untuk renovasi gedung sekolah serta mempercepat proses pengadaan buku dan peralatan belajar. Ibu Siti menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum, untuk menuntaskan perbaikan infrastruktur.

Sebagai tindak lanjut, Ketua DPRD Pati, Bapak Ahmad Fauzi, berjanji akan menyusun usulan anggaran tambahan sebesar Rp 12 miliar pada rapat pleno mendatang, yang akan difokuskan pada perbaikan fisik sekolah serta peningkatan kompetensi guru. Selain itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati sepakat untuk meluncurkan program pelatihan daring bagi guru selama tiga bulan ke depan, dengan materi tentang metodologi pembelajaran aktif dan pemanfaatan aplikasi edukatif. Pemerintah daerah juga berkomitmen membuka jalur komunikasi reguler antara paguyuban kepala sekolah dan komisi DPRD terkait pendidikan.

Langkah audiensi ini mencerminkan pola kerja legislatif daerah yang semakin responsif terhadap kebutuhan sektoral. Dengan melibatkan kepala sekolah secara langsung, DPRD dapat memperoleh data primer yang akurat, sehingga kebijakan yang dirumuskan lebih tepat sasaran. Selain itu, keberadaan paguyuban sebagai mediator memperkuat posisi kepala sekolah dalam proses pembuatan kebijakan, mengurangi kesenjangan antara perencanaan pusat dan realitas lapangan. Diharapkan, sinergi ini tidak hanya meningkatkan kualitas fasilitas dan sumber daya manusia, tetapi juga menciptakan iklim belajar yang lebih kondusif bagi generasi muda Pati.

Secara keseluruhan, audiensi antara DPRD Kabupaten Pati dan Paguyuban Kepala Sekolah SD serta SMP menandai titik balik penting dalam upaya memperbaiki sistem pendidikan daerah. Dengan dukungan anggaran, program pelatihan, dan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur, diharapkan tantangan infrastruktur, kekurangan sumber belajar, serta peningkatan kompetensi guru dapat teratasi secara berkelanjutan. Keberhasilan inisiatif ini akan menjadi contoh bagi kabupaten lain dalam mengoptimalkan peran legislatif sebagai fasilitator utama pembangunan pendidikan.