Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra Tegaskan Netralitas di Bursa Calon Ketua PKB Pati

Karesidenan.com – 15 April 2026 | Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menanggapi dengan tenang rumor yang mengaitkan namanya dengan bursa calon Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pati. Meskipun mengakui dirinya merupakan kader partai yang berlogo bola dunia, Chandra menegaskan komitmen utama untuk mengutamakan tugas sebagai pejabat publik dan tidak terjebak dalam perebutan kepemimpinan partai di tingkat kabupaten.

Musyawarah Cabang (Muscab) PKB Pati dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 16 April 2026, di Hotel Gitrary. Pada kesempatan tersebut, Chandra hadir sebagai tamu undangan dan perwakilan kader partai, bukan sebagai kandidat resmi. “Kandidatnya bukan kami. Kami hadir hanya sebagai tamu. Semua kebijakan dan keputusan tetap milik seluruh masyarakat Kabupaten Pati, bukan sekadar satu partai,” ujar Chandra di Pendopo Kabupaten Pati pada Rabu, 15 April 2026.

Ketika ditanya mengenai kesiapan jika terpilih menjadi Ketua DPC PKB Pati, Chandra tidak memberikan jawaban langsung. Ia menegaskan posisi netralnya sebagai pemimpin daerah, menambahkan bahwa seorang pejabat publik harus melayani semua lapisan masyarakat tanpa memihak pada satu partai politik. “Bukan tidak berkenan, tetapi kami sebagai pejabat publik milik semua masyarakat Kabupaten Pati, tidak hanya milik satu partai,” tegasnya.

Sementara nama Chandra menjadi sorotan, sejumlah tokoh senior PKB juga disebut-sebut dalam spekulasi bursa calon. Di antaranya Gus Rizal (Syaifulah Rizal) yang menjabat sebagai Ketua DPC PKB Pati, Sugiarto anggota DPRD Jawa Tengah, Kastomo anggota DPRD Pati, Muntamah Ketua Fraksi PKB DPRD Pati, serta Ahmad Husain selaku Sekretaris DPC PKB Pati. Keberadaan mereka menambah dinamika politik internal PKB di Kabupaten Pati menjelang Muscab.

Ketua Panitia Muscab PKB Pati, Sunoto, menjelaskan bahwa proses penentuan pimpinan partai masih berada dalam kendali struktur pusat. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Jawa Tengah telah melakukan penjaringan nama-nama potensial dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) dan elemen masyarakat lainnya. “Sistemnya usulan dari DPW. Nama-nama hasil penjaringan disimpulkan oleh DPW, kemudian dibawa ke DPP untuk diputuskan. Hasilnya akan diumumkan besok, Kamis,” jelas Sunoto.

Sunoto menambahkan bahwa meskipun Pengurus Anak Cabang (PAC) memiliki ruang untuk menambah usulan nama dalam forum Muscab, mereka tidak memiliki wewenang untuk mengurangi atau menghapus nama-nama yang sudah diajukan oleh DPW ke tingkat pusat. Hal ini menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada pada otoritas partai yang lebih tinggi.

Isu masuknya nama Plt Bupati dalam bursa calon Ketua PKB Pati menimbulkan pertanyaan tentang batasan peran pejabat publik yang sekaligus aktif dalam partai politik. Dalam konteks demokrasi Indonesia, peraturan perundang-undangan mengatur bahwa pejabat publik dapat menjadi anggota partai, namun diharapkan menjaga netralitas dalam menjalankan tugas administrasi. Chandra tampaknya memahami batasan ini dengan menegaskan bahwa kehadirannya di Muscab tidak bermaksud memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik pribadi.

Pengamat politik lokal menilai bahwa sikap Chandra yang mengedepankan netralitas dapat menjadi contoh bagi pejabat publik lain yang terlibat dalam partai politik. “Jika seorang pejabat publik dapat memisahkan peran administratif dengan kegiatan internal partai, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik akan tetap terjaga,” kata seorang analis politik yang tidak disebutkan namanya.

Di sisi lain, proses Muscab PKB Pati diperkirakan akan menghasilkan dinamika baru dalam struktur partai di tingkat kabupaten. Penentuan Ketua DPC PKB Pati akan berdampak pada strategi partai dalam pemilihan mendatang, terutama mengingat Pati merupakan daerah dengan basis pemilih yang cukup signifikan bagi PKB. Keputusan akhir yang akan diumumkan pada Kamis mendatang diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para kader dan anggota partai.

Secara keseluruhan, kehadiran Risma Ardhi Chandra dalam Muscab PKB Pati mencerminkan kompleksitas hubungan antara jabatan pemerintahan dan aktivitas partai politik di tingkat daerah. Dengan menegaskan bahwa posisinya sebagai pemimpin daerah adalah milik semua warga, Chandra berusaha menyeimbangkan peran ganda tersebut tanpa menimbulkan konflik kepentingan.

Kesimpulannya, meskipun namanya muncul dalam spekulasi bursa calon Ketua PKB Pati, Risma Ardhi Chandra tetap berpegang pada prinsip netralitas dan pelayanan publik yang inklusif. Keputusan Muscab yang akan diumumkan besok akan menentukan siapa yang akan memimpin PKB di Kabupaten Pati, sementara Plt Bupati Pati tetap fokus pada agenda pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.