DPRD Pati Desak Perbaikan Rantai Distribusi Pupuk Subsidi untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Karesidenan.com – 17 April 2026 | Keluhan berulang petani di Kabupaten Pati mengenai kesulitan memperoleh pupuk subsidi kembali menjadi sorotan utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Menurut sejumlah petani, ketersediaan pupuk yang dijanjikan oleh pemerintah belum terasa di lapangan, menimbulkan keraguan atas efektivitas kebijakan subsidi nasional.

Komisi B DPRD Pati, yang dipimpin oleh Ketua Muslihan, menegaskan bahwa fraksi mereka telah menerima sejumlah aduan intensif dari kelompok tani di berbagai kecamatan. “Kami mendengar suara petani yang mengaku masih harus menunggu lama atau bahkan tidak menemukan pupuk subsidi di toko-toko pertanian lokal,” ujar Muslihan dalam sebuah pertemuan internal pada Senin, 15 April 2026.

Muslihan menambahkan bahwa kondisi ini bertolak belakang dengan data resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Pati ke kementerian tersebut, pemerintah pusat memang telah meluncurkan program kemudahan akses pupuk subsidi, termasuk penurunan harga jual dan penambahan kuota distribusi. Namun, realitas di Kabupaten Pati menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya terwujud.

“Secara kebijakan, pupuk subsidi sudah dipermudah, tetapi di Kabupaten Pati masih banyak keluhan terkait ketersediaannya,” kata Muslihan. “Kami menilai bahwa sistem distribusi dari tingkat pusat ke daerah menjadi titik lemah yang perlu dioptimalkan.”

Namun, pernyataan Muslihan menggarisbawahi bahwa meskipun alur sistemik tampak lancar, terdapat hambatan pada tahap distribusi antar wilayah. Salah satu contoh konkret adalah keterlambatan pengiriman barang dari gudang pusat ke gudang daerah, yang disebabkan oleh kendala logistik, prosedur bea masuk, serta koordinasi yang belum sinkron antara dinas terkait.

Untuk mengatasi permasalahan ini, DPRD Pati berencana mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten dan Provinsi. Di antaranya adalah:

• Penguatan koordinasi lintas sektor antara Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, dan Badan Pengelolaan Logistik untuk mempercepat alur distribusi.
• Peningkatan transparansi alokasi kuota pupuk melalui portal daring yang dapat diakses publik, sehingga petani dapat memantau ketersediaan secara real time.
• Penerapan sistem distribusi berbasis data geospasial yang menargetkan daerah dengan tingkat kebutuhan tertinggi.
• Pemantauan rutin oleh tim khusus DPRD yang akan melakukan inspeksi lapangan dan mengumpulkan umpan balik langsung dari petani.

Muslihan menegaskan bahwa upaya ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. “Jika pupuk subsidi dapat sampai tepat waktu dan merata, produktivitas pertanian di Pati akan naik, harga pangan dapat stabil, dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Pati menanggapi dengan positif. Kepala Dinas Pertanian, Ahmad Fauzi, menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan DPRD dalam menyusun mekanisme monitoring yang lebih efektif. “Kami akan meninjau kembali prosedur logistik dan mempercepat proses pengiriman, terutama pada musim tanam utama,” kata Fauzi.

Sementara itu, perwakilan Kementerian Pertanian yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan komitmen pusat untuk memperbaiki rantai pasok. “Kami akan meninjau kembali kebijakan distribusi dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, agar subsidi tidak hanya menjadi kebijakan di atas kertas,” ujar juru bicara Kementan, Rina Suryani.

Petani yang menjadi fokus utama permasalahan ini juga menyuarakan harapan mereka. Pak Supriyadi, seorang petani jagung dari Kecamatan Margoyoso, mengungkapkan rasa frustrasinya: “Kami menunggu pupuk subsidi selama dua bulan, namun yang datang malah pupuk biasa yang harganya lebih mahal. Kami berharap pemerintah dapat memperbaiki jalur distribusi, agar tidak lagi terpaksa membeli pupuk dengan harga pasar.”

Analisis para pakar pertanian menyatakan bahwa perbaikan distribusi tidak hanya akan menguntungkan petani, tetapi juga dapat menurunkan biaya produksi secara keseluruhan, meningkatkan hasil panen, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Mereka menyarankan penggunaan teknologi informasi untuk melacak pergerakan barang, serta memperkenalkan model distribusi terdesentralisasi yang melibatkan koperasi lokal secara lebih aktif.

Secara keseluruhan, langkah DPRD Pati untuk mendorong perbaikan distribusi pupuk subsidi mencerminkan kepedulian legislatif terhadap masalah riil di lapangan. Dengan menggabungkan upaya legislatif, eksekutif, dan partisipasi petani, diharapkan solusi yang diusulkan dapat mengatasi bottleneck distribusi, menjamin ketersediaan pupuk yang adil, serta meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Pati. Keberhasilan inisiatif ini akan menjadi contoh bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam menyalurkan subsidi pertanian secara efektif.