Komisi B DPRD Pati Dorong Penyederhanaan Akses Pupuk Subsidi untuk Petani

Karesidenan.com – 17 April 2026 | Komisi B DPRD Kabupaten Pati kembali menegaskan komitmen untuk mempercepat penyelesaian permasalahan pupuk subsidi yang selama ini menjadi keluhan utama petani. Ketua Komisi B, Muslihan, menekankan pentingnya respons cepat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk Dinas Pertanian Kabupaten Pati, dalam menanggapi kebutuhan lapangan.

Dalam upaya mengefektifkan penyaluran pupuk subsidi, Komisi B DPRD Pati menyoroti regulasi yang sudah ada namun belum sepenuhnya diterapkan. Muslihan menegaskan bahwa prosedur yang berbelit‑belit harus dihilangkan. “Dari kementerian disampaikan bahwa petani yang memiliki lahan bisa mendapatkan pupuk subsidi cukup dengan KTP karena sudah terintegrasi dalam sistem. Tidak perlu prosedur yang berbelit,” jelasnya.

Berangkat dari hal tersebut, Komisi B menuntut agar implementasi kebijakan di lapangan disederhanakan sesuai arahan pemerintah pusat. Ia menekankan bahwa petani yang telah terdaftar melalui sistem dengan menggunakan KTP dan bukti kepemilikan lahan berhak mendapatkan pupuk secara tepat waktu. “Harus dipermudah. Jika sudah terdaftar melalui sistem dengan KTP dan memiliki lahan, maka kebutuhan pupuknya harus segera dipenuhi,” pungkasnya.

Petani di Kabupaten Pati memang mengeluhkan lambatnya distribusi pupuk subsidi. Sebagian besar petani mengandalkan pupuk untuk meningkatkan produktivitas dan memastikan ketahanan pangan lokal. Keterlambatan atau kesulitan dalam memperoleh pupuk dapat berdampak pada penurunan hasil panen, yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan rumah tangga petani.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Komisi B mengusulkan beberapa langkah konkret:

• Penguatan jaringan komunikasi antara DPRD, Dinas Pertanian, dan Kementerian Pertanian untuk mempercepat alur informasi.
• Penggunaan data kependudukan (KTP) yang terintegrasi dengan sistem pertanian sehingga verifikasi lahan dapat dilakukan secara otomatis.
• Penyediaan layanan satu pintu di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Pati yang dapat memproses permohonan pupuk secara digital.
• Pelatihan bagi petani tentang cara mengakses sistem online serta pemanfaatan aplikasi seluler untuk memantau status pengajuan.

Muslihan menambahkan bahwa peran aktif masyarakat sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan. “Kami mengajak seluruh elemen, termasuk organisasi petani, LSM, dan media lokal, untuk bersama‑sama memantau distribusi pupuk. Transparansi akan meminimalisir potensi penyalahgunaan,” katanya.

Selain itu, Komisi B menyoroti pentingnya pengawasan reguler atas distribusi pupuk subsidi. Ia mengusulkan agar Dinas Pertanian menyusun laporan bulanan yang dipublikasikan secara terbuka, mencakup jumlah pupuk yang didistribusikan, wilayah penerima, serta kendala yang dihadapi.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menurunkan tingkat keluhan petani, meningkatkan efisiensi penyaluran, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan lokal dengan arahan pusat tanpa menambah beban administratif bagi petani.

Secara keseluruhan, inisiatif Komisi B DPRD Pati menegaskan bahwa kemudahan akses pupuk subsidi bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian integral dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan regional. Dengan dukungan penuh dari kementerian, dinas terkait, serta partisipasi aktif petani, diharapkan mekanisme distribusi dapat berjalan lancar, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Kesimpulannya, penyederhanaan prosedur, integrasi data KTP, dan koordinasi lintas sektoral menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan penyaluran pupuk subsidi bagi petani Pati. Komisi B DPRD Pati berkomitmen untuk terus memantau dan mendorong perbaikan kebijakan demi tercapainya pertanian yang lebih produktif dan berkeadilan.