DPRD Pati Lanjutkan RDP Setelah Audiensi Kepala Sekolah Gagal Temukan Solusi

Karesidenan.com – 14 April 2026 | Pertemuan audiensi yang diadakan oleh Paguyuban Kepala Sekolah Kabupaten Pati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati pada pekan lalu tidak menghasilkan titik temu yang diharapkan. Kegagalan mencapai kesepakatan memicu Komisi A DPRD Pati untuk melanjutkan pembahasan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang direncanakan dalam waktu dekat.

Acara audiensi yang dilaksanakan di Balai Desa Baean, Pati, dihadiri oleh sejumlah kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk sekolah negeri, swasta, serta lembaga pendidikan nonformal. Mereka menyampaikan sejumlah permasalahan struktural yang menghambat peningkatan mutu pendidikan di wilayah tersebut, seperti keterbatasan sarana prasarana, rendahnya motivasi guru, serta belum optimalnya alokasi anggaran pendidikan.

Sementara itu, perwakilan DPRD, Ketua Komisi A, Bapak Agus Prabowo, menyampaikan bahwa pihak legislatif memang siap mendengarkan aspirasi semua pihak, namun proses legislasi memerlukan data yang terperinci dan rekomendasi yang konkret. “Kami menghargai masukan yang disampaikan, namun dalam rapat tadi belum ada konsensus tentang prioritas alokasi dana maupun mekanisme monitoring yang disepakati bersama,” kata Agus Prabowo.

Ketidaksepakatan tersebut terutama terletak pada perbedaan pandangan mengenai sumber pendanaan. Kepala sekolah mengusulkan peningkatan alokasi APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan, sementara sebagian anggota DPRD lebih mengedepankan pemanfaatan dana daerah (APBD) dengan penyesuaian anggaran belanja tidak langsung.

Selain permasalahan dana, isu tenaga pendidik juga menjadi titik panas. Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Pati, Ibu Siti Nurhaliza, menyoroti tingginya angka turnover guru karena kurangnya insentif dan beban kerja yang berlebihan. “Kami butuh kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan guru, misalnya tunjangan khusus daerah atau program beasiswa pendidikan lanjutan,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, salah satu anggota DPRD, Bapak Dedi Saputra, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem remunerasi dan pengembangan kompetensi guru. “Kami tidak menolak usulan peningkatan kesejahteraan, namun perlu ada kajian dampak fiskal yang menyeluruh agar tidak mengganggu keseimbangan anggaran daerah,” jelasnya.

Kondisi ini memaksa Komisi A untuk mengatur RDP selanjutnya, dengan agenda menelaah usulan-usulan konkret, data statistik terkait pendidikan, serta rekomendasi dari dinas terkait. RDP dijadwalkan akan dilaksanakan pada pertengahan Mei 2026, dengan target mengumpulkan masukan tertulis dari semua pemangku kepentingan sebelum sesi tersebut.

Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pati juga berjanji akan menyampaikan laporan terperinci mengenai kondisi infrastruktur sekolah, ketersediaan tenaga pengajar, serta realisasi anggaran pendidikan tahun anggaran 2025-2026. Laporan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam RDP.

Para kepala sekolah berharap bahwa RDP kali ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih konkret, seperti penetapan prioritas pembangunan laboratorium, program pelatihan digital untuk guru, serta skema insentif yang berkelanjutan. Mereka juga menuntut transparansi dalam proses alokasi dana, agar dana yang disalurkan dapat tepat sasaran dan terukur.

Di sisi lain, DPRD menekankan pentingnya keberlanjutan dialog antara legislatif dan eksekutif, serta peran aktif masyarakat dalam mengawal implementasi kebijakan. “Kami mengajak semua pihak untuk tetap bersinergi, karena pendidikan adalah fondasi pembangunan daerah,” tutup Agus Prabowo.

Dengan RDP yang akan datang, harapan besar menumpuk pada kemampuan kedua belah pihak untuk menutup jurang perbedaan dan menghasilkan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pati secara signifikan.