Dishub Kudus Gelar Koordinasi Pengelola Parkir, Tindak Lanjuti Arahan Kapolres untuk Penataan Lebih Baik

Karesidenan.com – 15 April 2026 | Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kudus mengadakan pertemuan khusus dengan sejumlah pengelola fasilitas parkir pada minggu lalu. Rapat ini merupakan tindak lanjut nyata atas arahan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kudus yang menekankan pentingnya penataan parkir yang lebih tertib dan aman di wilayah kota dan sekitarnya.

Acara yang dilaksanakan di kantor Dishub Kudus ini dihadiri oleh perwakilan pengelola parkir komersial, pemilik lahan parkir publik, serta pihak-pihak terkait lainnya. Seluruh peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi sehari‑hari, mulai dari kepadatan kendaraan, tarif yang tidak konsisten, hingga kurangnya fasilitas pendukung seperti pencahayaan dan keamanan.

Kapolres Kudus, Kombes Pol. Ahmad Riza, sebelumnya menegaskan bahwa kepadatan kendaraan di kawasan pusat perdagangan dan perkantoran telah menimbulkan gangguan bagi kelancaran arus lalu lintas. Ia menambahkan bahwa penataan parkir yang tidak optimal dapat memicu terjadinya pelanggaran lalu lintas, kecelakaan, serta menurunkan tingkat kenyamanan warga. Oleh karena itu, ia meminta Dishub bersama kepolisian untuk mengawasi dan mengatur kembali tata letak serta operasional pengelolaan parkir.

Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dishub Kudus, Ir. H. Rudi Hartono, menjelaskan bahwa langkah pertama yang diambil adalah mengumpulkan data lengkap tentang lokasi parkir, kapasitas, serta pola penggunaan kendaraan. “Kami telah menyiapkan basis data terintegrasi yang memetakan semua titik parkir di Kabupaten Kudus,” ujar Rudi. “Data ini akan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna jalan dan pemilik usaha,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, Dishub juga memaparkan rencana aksi strategis yang meliputi beberapa tahapan penting:

• Evaluasi menyeluruh terhadap lokasi parkir yang dianggap rawan kemacetan, termasuk analisis kepadatan kendaraan pada jam sibuk.
• Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) baru yang mengatur tarif, jam operasional, serta prosedur keamanan bagi semua pengelola parkir.
• Pemberian pelatihan bagi petugas parkir tentang layanan prima, penggunaan teknologi pembayaran elektronik, serta penanganan situasi darurat.
• Penerapan sistem pemantauan berbasis CCTV dan sensor kendaraan untuk meningkatkan kontrol dan mengurangi potensi pelanggaran.
• Penegakan sanksi administratif bagi pengelola yang tidak mematuhi ketentuan baru, termasuk denda dan pencabutan izin operasional sementara.

Para pengelola parkir menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan komitmen untuk berkoordinasi lebih intensif dengan Dishub. Salah satu perwakilan, Bapak Agus Santoso, pemilik jaringan parkir di kawasan Pasar Kudus, menyampaikan, “Kami siap menyesuaikan tarif dan meningkatkan fasilitas demi kenyamanan pengunjung. Dengan dukungan pemerintah, kami yakin dapat menciptakan lingkungan parkir yang lebih tertib dan aman.”

Selain itu, Dishub menegaskan bahwa penggunaan teknologi digital akan menjadi pilar utama dalam memodernisasi sistem parkir. Implementasi aplikasi mobile untuk pembayaran dan reservasi tempat parkir diharapkan dapat mengurangi antrean serta mempercepat alur keluar‑masuk kendaraan. “Kami sedang bernegosiasi dengan beberapa penyedia layanan fintech untuk mengintegrasikan sistem pembayaran yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat,” kata Ir. Rudi.

Pengawasan bersama antara Dishub dan Polres Kudus juga akan diperkuat melalui patroli rutin di area-area kritis. Kapolres Ahmad Riza menambahkan, “Kolaborasi lintas instansi adalah kunci keberhasilan. Kami akan menambah jumlah unit patroli khusus parkir pada jam-jam rawan serta memberikan edukasi kepada pengendara tentang pentingnya mematuhi aturan parkir yang berlaku.”

Rencana jangka pendek mencakup penyusunan regulasi parkir daerah (Perda) yang akan diajukan ke DPRD Kudus. Regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk menegakkan standar kualitas layanan parkir, termasuk ketentuan mengenai tarif maksimum, persyaratan keselamatan, dan mekanisme pengaduan masyarakat.

Dengan langkah‑langkah terstruktur ini, diharapkan permasalahan parkir di Kudus dapat teratasi secara holistik. Penataan yang lebih baik tidak hanya meningkatkan kelancaran arus lalu lintas, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal melalui peningkatan kenyamanan konsumen dan turis.

Kesimpulannya, sinergi antara Dishub, Kapolres, dan para pengelola parkir menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sistem parkir yang tertib, aman, dan berbasis teknologi. Implementasi kebijakan yang konsisten serta pengawasan yang ketat diharapkan dapat menurunkan tingkat pelanggaran, mengurangi kemacetan, serta meningkatkan kepuasan publik di Kabupaten Kudus.