MUI Desak Kemenhaj Fokus Persiapan Haji, Hentikan Wacana War Ticket

Karesidenan.com – 17 April 2026 | Majelis Ulama Indonesia (MUI) kembali menegaskan posisinya terkait persiapan ibadah haji yang tinggal menghitung hari. Dalam sebuah pernyataan resmi, MUI meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) untuk memusatkan seluruh upaya pada penyelenggaraan haji tahun ini dan menunda pembahasan kontroversial “war ticket” hingga pelaksanaan haji selesai.

Wacana “war ticket” muncul beberapa minggu lalu ketika sejumlah tokoh publik mengusulkan pembatasan tiket haji bagi calon jamaah yang dianggap tidak memenuhi kriteria tertentu. MUI menilai kebijakan semacam itu dapat menimbulkan ketegangan di kalangan umat, terutama menjelang pelaksanaan ibadah yang paling suci bagi umat Islam.

Ketua MUI, KH. Ma’ruf Amin, menyatakan bahwa fokus utama pemerintah harus pada logistik, keamanan, kesehatan, dan kelancaran proses keberangkatan serta pelaksanaan ibadah di Tanah Suci. “Jika kita mengalihkan energi dan sumber daya untuk memikirkan isu politik atau administrasi yang belum selesai, hal itu dapat mengganggu kesiapan operasional Kemenhaj,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.

Berikut beberapa poin penting yang disampaikan MUI:

• Prioritas Utama: Menjamin kesiapan infrastruktur, akomodasi, transportasi, dan layanan medis bagi jamaah.
• Waktu Pembahasan: Isu “war ticket” sebaiknya ditunda hingga haji selesai, agar tidak mengalihkan perhatian dari tugas utama.
• Risiko Sosial: Kebijakan semacam itu dapat memicu perpecahan di antara calon jamaah, mengingat haji merupakan hak setiap Muslim yang mampu secara finansial dan fisik.

MUI menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan umat Islam dalam menyambut kedatangan ribuan jamaah ke Mekah. Menurut mereka, setiap langkah yang menimbulkan perpecahan harus dihindari, terutama pada momen-momen krusial seperti persiapan haji.

Sementara itu, Kemenhaj belum memberikan respons resmi terkait permintaan MUI. Namun, dalam beberapa pernyataan sebelumnya, kementerian menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan segala tantangan logistik, termasuk penanganan pandemi, kepadatan jamaah, serta keamanan di jalur perjalanan.

Para pengamat menilai bahwa tekanan dari MUI dapat mempengaruhi keputusan kebijakan pemerintah. “MUI memiliki otoritas moral yang kuat di kalangan umat. Jika mereka menolak “war ticket”, pemerintah kemungkinan besar akan meninjau kembali rencana tersebut,” kata Dr. Ahmad Fauzi, pakar kebijakan publik.

Selain menunda wacana tersebut, MUI juga menyerukan peningkatan koordinasi antara Kemenhaj, otoritas Saudi, serta lembaga-lembaga keagamaan lain untuk memastikan semua prosedur berjalan lancar. Mereka menyoroti pentingnya transparansi dalam proses seleksi dan penempatan jamaah, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan atau ketidakadilan.

Secara keseluruhan, MUI menegaskan bahwa agenda utama harus tetap pada persiapan haji, sementara perdebatan politik atau administratif dapat diselesaikan setelah ibadah selesai. Hal ini diharapkan dapat menjaga fokus, meningkatkan efektivitas pelaksanaan, serta memperkuat rasa kebersamaan di antara umat Islam Indonesia.

Dengan hanya beberapa hari menjelang pelaksanaan haji, pemerintah diharapkan dapat menindaklanjuti seruan MUI, memastikan setiap langkah yang diambil berlandaskan pada kepentingan umum, bukan kepentingan sempit. Jika berhasil, Indonesia dapat kembali menunjukkan kemampuan mengelola haji massal dengan aman dan tertib, sekaligus menghindari potensi konflik internal yang dapat mengganggu momentum ibadah.