Presiden Prabowo Serukan Persatuan Semua Ketua DPRD di Retret Nasional Lemhannas

Karesidenan.com – 20 April 2026 | JAKARTA – Dalam sebuah acara retret yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Akademi Militer (Akmil), Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pesan persatuan yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas partai politik di antara para ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia. Acara tersebut dihadiri oleh 503 ketua DPRD dari 34 provinsi, yang mewakili keragaman etnis, budaya, dan afiliasi politik di seluruh Nusantara.

Presiden Prabowo membuka sesi dengan menegaskan bahwa Indonesia tidak dapat maju bila dipenuhi oleh perpecahan. Ia menambahkan, “Kita adalah satu bangsa, satu tanah air, satu tujuan. Perbedaan suku, daerah, maupun partai politik tidak boleh menjadi penghalang bagi pembangunan nasional.” Pernyataan ini diiringi tepuk tangan meriah dari para peserta, yang sebagian besar merupakan tokoh politik regional dengan latar belakang partai yang beragam.

Retret ini tidak hanya menjadi ajang penyampaian arahan, tetapi juga menjadi forum diskusi terbuka. Selama dua hari, para ketua DPRD membahas isu-isu strategis seperti peningkatan infrastruktur, pemerataan layanan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam sesi tanya‑jawab, beberapa peserta menyoroti kendala birokrasi dan fragmentasi kebijakan yang sering menghambat pelaksanaan program di daerah masing‑masing.

Presiden Prabowo menanggapi hal tersebut dengan menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil. “Kita perlu memotong belenggu prosedur yang tidak produktif dan memperkuat akuntabilitas. Setiap DPRD harus menjadi contoh dalam mengelola anggaran secara transparan dan bertanggung jawab,” katanya. Ia juga menekankan peran teknologi informasi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, sekaligus mengurangi potensi korupsi.

Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung pula pentingnya semangat kebangsaan yang mengedepankan kepentingan bersama. “Kita harus melampaui kepentingan sempit partai. Nasionalisme yang sehat adalah fondasi bagi kemajuan bersama. Saya mengajak Anda semua, tanpa memandang latar belakang politik, untuk bersatu dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera,” ucapnya.

Beberapa ketua DPRD mengungkapkan apresiasi mereka terhadap pesan tersebut. Ketua DPRD DKI Jakarta, misalnya, menyatakan, “Saya merasa terinspirasi. Kita memang sering terjebak dalam dinamika politik, namun pesan Presiden mengingatkan kita bahwa tujuan akhir kita sama – melayani rakyat.” Sementara Ketua DPRD Jawa Barat menekankan perlunya koordinasi lintas daerah dalam proyek infrastruktur berskala besar, yang memerlukan sinergi antar pemerintah provinsi.

Acara retret juga menyertakan sesi pelatihan kepemimpinan dan manajemen konflik, yang dipandu oleh pakar-pakar kebijakan publik. Fokus utama adalah membekali para pemimpin legislatif daerah dengan keterampilan negosiasi, pembuatan kebijakan berbasis data, serta strategi komunikasi efektif dengan konstituen.

Menjelang penutupan, Presiden Prabowo menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendukung peran DPRD dalam agenda pembangunan nasional. Ia mengajak seluruh ketua DPRD untuk menandatangani “Deklarasi Persatuan DPRD”, yang berisi komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas legislasi, memperkuat akuntabilitas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.

Dengan semangat persatuan yang diusung dalam retret ini, diharapkan para pemimpin daerah dapat mengatasi fragmentasi politik dan mengarahkan energi kolektif demi tercapainya tujuan pembangunan yang inklusif. Keberhasilan inisiatif ini akan menjadi indikator penting bagi stabilitas politik dan kemajuan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Kesimpulannya, pesan persatuan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada 503 ketua DPRD se-Indonesia menandai upaya konkret untuk menyatukan kekuatan legislatif daerah melampaui perbedaan partai. Dengan menekankan kolaborasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan teknologi, retret Lemhannas ini berpotensi menjadi batu loncatan bagi percepatan pembangunan nasional yang lebih terintegrasi dan berkeadilan.