Kepala BGN Dadan Hindayana Tebas Bantah Isu Pengadaan 32 Ribu Laptop dan Alat Makan Senilai Triliunan Rupiah

Karesidenan.com – 15 April 2026 | JAKARTA, 14 April 2026 – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Republik Indonesia, Dadan Hindayana, secara tegas membantah beredarnya informasi yang menyatakan bahwa kementerian telah melakukan pengadaan massal sebanyak 32 ribu laptop, alat makan, dan kaos kaki dengan nilai mencapai empat triliun rupiah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di Gedung BGN pada Senin sore, setelah munculnya spekulasi di media sosial dan sejumlah portal berita online.

“Kami tidak pernah mengeluarkan surat perintah kerja atau nota pembelian untuk pengadaan barang dalam skala tersebut,” ujar Dadan di depan wartawan. “Jika ada dokumen resmi, kami siap menampilkannya kepada publik. Namun sampai kini tidak ada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Isu tersebut pertama kali muncul pada awal pekan ini, ketika sebuah postingan anonim mengklaim bahwa BGN sedang menyiapkan paket pengadaan sebesar Rp4 triliun untuk memenuhi kebutuhan laptop, peralatan makan, dan kaos kaki bagi para pegawai dan penerima manfaat program gizi nasional. Klaim itu kemudian menyebar luas di platform media sosial, memicu kegelisahan di kalangan masyarakat dan menimbulkan pertanyaan mengenai akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

Dalam menanggapi hal tersebut, Dadan Hindayana juga menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum disebarluaskan. “Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah mempercayai rumor yang belum terkonfirmasi. Pemerintah selalu berkomitmen pada prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, dan setiap kebijakan pengadaan akan melalui mekanisme yang ketat,” ujarnya.

Pengadaan barang dan jasa di sektor publik di Indonesia biasanya melibatkan tahapan-tahapan berikut: perencanaan kebutuhan, penyusunan dokumen lelang, pengumuman lelang, evaluasi penawaran, penetapan pemenang, dan kontrak kerja. Semua tahap tersebut diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Barang Milik Negara (BPK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dadan menambahkan bahwa BGN secara rutin melakukan audit internal dan eksternal untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan dana.

Selain menolak tuduhan pengadaan massal, Dadan Hindayana juga menyinggung tentang program-program prioritas BGN yang sedang berjalan, termasuk distribusi makanan bergizi kepada anak-anak sekolah, program suplementasi gizi untuk ibu hamil, serta peningkatan kapasitas laboratorium gizi di daerah terpencil. “Anggaran kami difokuskan pada intervensi yang memberikan dampak langsung terhadap perbaikan status gizi nasional,” tegasnya.

Sejumlah pakar kebijakan publik menilai pernyataan Dadan Hindayana sebagai langkah penting untuk mengendalikan penyebaran hoaks yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dr. Rina Suryani, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, mengungkapkan, “Klarifikasi resmi dari pejabat yang berwenang sangat diperlukan agar publik tidak terjebak dalam narasi yang tidak berdasar. Ini juga menjadi contoh baik dalam penanganan informasi palsu di era digital.”

Di sisi lain, organisasi non‑pemerintah yang bergerak di bidang transparansi, seperti Lembaga Transparansi Indonesia (LTI), menyarankan agar BGN lebih proaktif dalam mengumumkan laporan keuangan dan rencana pengadaan secara periodik. “Keterbukaan data akan memperkecil ruang gerak bagi rumor semacam ini,” kata perwakilan LTI dalam pernyataan tertulis.

Walaupun tidak ada bukti yang menguatkan klaim pengadaan 32 ribu laptop, isu tersebut menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya media literasi dan verifikasi fakta. Dadan Hindayana menutup pernyataannya dengan harapan agar masyarakat dapat terus mendukung program gizi nasional dengan mengandalkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

Secara keseluruhan, klarifikasi resmi dari Kepala BGN menegaskan bahwa tidak ada rencana atau pelaksanaan pengadaan barang dalam jumlah besar dengan nilai triliunan rupiah yang disebutkan dalam rumor. Pemerintah tetap berkomitmen pada transparansi, akuntabilitas, dan fokus pada program-program yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan gizi rakyat Indonesia.