Pemkab Pekalongan Siap Dukung Sensus Ekonomi 2026, Fokus pada Pelaku Usaha

Karesidenan.com – 14 April 2026 | Pemerintah Kabupaten Pekalongan menegaskan kesiapan penuh untuk mensukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dijadwalkan mulai Mei mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman, pada sebuah audiensi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati pada Selasa, 14 April 2026.

Sukirman menekankan peran krusial pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran sensus, terutama dalam hal menargetkan pelaku usaha sebagai sumber data utama. Menurutnya, data yang akurat dari sektor usaha akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi ekonomi lokal, sekaligus menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan yang berbasis fakta.

Dalam rapat tersebut, BPS Kabupaten Pekalongan memaparkan rencana kerja sensus yang meliputi tiga tahapan utama: persiapan, pelaksanaan, dan verifikasi data. Tahap persiapan mencakup penyusunan metodologi, pelatihan enumerator, serta sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Selama pelaksanaan, enumerator akan melakukan kunjungan lapangan untuk mengumpulkan data secara langsung, sedangkan fase verifikasi akan memastikan keabsahan dan konsistensi data yang telah terkumpul.

Berikut poin-poin penting yang disepakati antara Pemkab Pekalongan dan BPS dalam rangka mendukung Sensus Ekonomi 2026:

• Pemetaan Pelaku Usaha: Identifikasi semua jenis usaha, baik formal maupun informal, yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pekalongan.
• Penyediaan Data Pendukung: Pemerintah daerah akan menyediakan data administratif seperti izin usaha, data pajak daerah, dan data kependudukan yang dapat mempercepat proses pengumpulan data sensus.
• Pelatihan Enumerator Lokal: Rekrutmen dan pelatihan enumerator berasal dari warga setempat untuk meningkatkan pemahaman budaya serta memperlancar komunikasi dengan pelaku usaha.
• Sosialisasi Intensif: Kampanye informasi melalui media lokal, pertemuan kelompok usaha, dan forum bisnis guna meningkatkan kesadaran pentingnya partisipasi dalam sensus.
• Pengawasan dan Evaluasi: Tim gabungan BPS-Pemkab akan melakukan monitoring harian selama fase pengumpulan data serta evaluasi pasca-sensus untuk menilai kualitas data.

Selain itu, Sukirman menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Pekalongan siap menyediakan fasilitas logistik, termasuk kendaraan operasional, perangkat teknologi informasi, serta jaringan komunikasi yang memadai bagi tim enumerator. Dukungan ini diharapkan dapat mengurangi hambatan teknis dan mempercepat proses pengumpulan data di daerah yang memiliki karakteristik geografis beragam.

Dalam upaya meningkatkan akurasi data, BPS berencana memanfaatkan teknologi digital, termasuk aplikasi mobile untuk pencatatan data secara real‑time dan sistem validasi otomatis. Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkomitmen untuk menyediakan jaringan internet yang stabil di kantor kecamatan dan desa, sehingga enumerator dapat mengunggah data secara langsung ke server pusat BPS tanpa harus menunggu proses manual yang memakan waktu.

Tak hanya itu, pihak pemkab juga menyiapkan mekanisme insentif bagi pelaku usaha yang bersedia memberikan data secara lengkap dan tepat waktu. Insentif tersebut berupa sertifikat penghargaan, promosi bisnis di media lokal, serta akses prioritas ke program bantuan pemerintah yang akan datang. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi sukarela, mengurangi tingkat penolakan, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dalam upaya pembangunan ekonomi daerah.

Sukirman menutup pertemuan dengan menegaskan bahwa keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya menjadi tanggung jawab BPS, melainkan merupakan tugas bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. “Data yang akurat akan menjadi landasan bagi kebijakan yang tepat sasaran, sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan dapat berkelanjutan dan inklusif,” ujarnya.

Dengan koordinasi yang intensif, dukungan logistik yang memadai, serta pemanfaatan teknologi modern, Pemerintah Kabupaten Pekalongan berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang valid, terpercaya, dan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah hingga panjang. Keberhasilan sensus ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengoptimalkan peran pemerintah lokal dalam proses pengumpulan data ekonomi nasional.