Dubes Iran Tekankan Pentingnya Akses Selat Hormuz bagi Indonesia di Tengah Blokade AS

Karesidenan.com – 15 April 2026 | Jakarta, 14 April 2026 – Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Eskandar Momeni, menegaskan bahwa akses ke Selat Hormuz tetap menjadi prioritas strategis bagi kepentingan perdagangan dan keamanan energi Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan bilateral yang dihadiri pejabat Kementerian Luar Negeri serta perwakilan asosiasi pedagang maritim Indonesia.

Momeni menyoroti dampak blokade militer yang diberlakukan Amerika Serikat pada 13 April 2026, yang menargetkan pelabuhan-pelabuhan Iran serta sebagian lalu lintas laut di Selat Hormuz. Ia mengingatkan bahwa selat tersebut merupakan jalur transit bagi sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia, sekaligus menjadi titik krusial bagi perdagangan barang-barang strategis antara Timur Tengah dan Asia Tenggara.

“Indonesia tidak boleh terjebak dalam persaingan geopolitik yang mengancam kelancaran jalur perdagangan,” ujar Momeni. “Kami mengharapkan dukungan dari pemerintah Indonesia untuk memastikan kapal-kapal niaga Indonesia dapat melintasi Selat Hormuz tanpa hambatan, baik dari sisi militer maupun administratif.”

Dalam menanggapi ancaman blokade, Iran telah mengaktifkan jaringan perbatasan darat dan laut seluas lebih dari 8.000 kilometer untuk memfasilitasi impor barang penting. Kebijakan ini mencakup pengembangan jalur kereta api lintas Asia Tengah yang menghubungkan Iran dengan China melalui Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Momeni menambahkan bahwa alternatif ini dapat mengurangi ketergantungan pada jalur laut, namun tetap memerlukan dukungan logistik dan diplomatik yang kuat.

Berikut adalah beberapa upaya Iran yang sedang dijalankan untuk menjaga aliran perdagangan:

• Pengembangan koridor kereta api Iran‑China yang memanfaatkan jaringan rel di Kazakhstan, Uzbekistan, dan Turkmenistan.
• Peningkatan fasilitas pelabuhan di Bandar Abbas dan Bandar Imam Khomeini untuk mempercepat proses bongkar muat.
• Pengaturan tarif khusus bagi kapal-kapal niaga yang bersedia menyalurkan barang melalui jalur darat atau laut alternatif.

Indonesia, sebagai konsumen utama minyak dan gas serta produsen barang elektronik, otomotif, dan makanan olahan, memiliki kepentingan langsung terhadap kelancaran pasokan energi dan bahan baku. Menteri Perhubungan Indonesia, Budi Susilo, menyatakan kesiapan pemerintah untuk memfasilitasi dialog multilateral yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk Amerika Serikat, Iran, dan negara‑negara lain yang memiliki kepentingan di Selat Hormuz.

Pengamat geopolitik, Dr. Rina Pratama, menilai bahwa blokade AS dapat menimbulkan efek domino pada harga energi global. “Jika akses ke Selat Hormuz terganggu, harga minyak mentah diperkirakan akan melonjak 5‑7 persen dalam hitungan minggu, yang pada gilirannya akan menekan inflasi di negara‑negara importir, termasuk Indonesia,” ujarnya. “Oleh karena itu, diplomasi yang efektif menjadi kunci untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.”

Sementara itu, data pelacakan kapal menunjukkan bahwa beberapa kapal Iran masih berhasil melintasi selat tersebut meski ada perintah blokade. Misalnya, kapal kargo Liberia bernama Christianna berangkat dari Bandar Imam Khomeini tanpa kargo, sementara kapal tanker Murlikishan dari Uni Emirat Arab memasuki Teluk Persia pada 15 April. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan tentang kejelasan aturan masa tenggang yang diberikan oleh AS.

China, yang menjadi mitra dagang utama Iran, mengecam blokade tersebut sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China menegaskan bahwa tindakan semacam ini dapat memperburuk ketegangan regional dan mengancam stabilitas jalur energi internasional. Iran mengandalkan dukungan China, terutama dalam hal pembayaran menggunakan yuan dan kerjasama logistik.

Di sisi lain, Indonesia menilai bahwa solusi jangka panjang harus melibatkan diversifikasi sumber energi. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program pengembangan energi terbarukan serta memperkuat jaringan pipa gas domestik. Namun, dalam jangka pendek, akses ke Selat Hormuz tetap menjadi kebutuhan vital untuk menjaga stabilitas pasokan minyak mentah dan produk energi lainnya.

Menanggapi hal ini, Kedutaan Besar Iran di Jakarta berjanji akan menyediakan informasi real‑time mengenai status kapal Indonesia yang berada di wilayah Selat Hormuz, serta membantu mengatasi potensi penahanan atau inspeksi yang tidak semestinya. Momeni menutup pertemuan dengan harapan bahwa Indonesia dapat menjadi jembatan dialog antara pihak Barat dan Tehran, mengingat posisi geografis Indonesia yang strategis di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Kesimpulannya, akses ke Selat Hormuz tidak hanya menjadi isu bilateral antara Iran dan Amerika Serikat, melainkan juga menyangkut kepentingan ekonomi dan keamanan energi negara‑negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dukungan diplomatik, koordinasi logistik, dan upaya diversifikasi energi menjadi faktor kunci untuk mengurangi risiko gangguan perdagangan di masa mendatang.