Huntara Siap Dirikan di Kampung Sekip, Semarang: Upaya Penanggulangan Tanah Gerak yang Masih Menghadapi Tantangan

Karesidenan.com – 21 April 2026 | Ketika tanah bergerak melanda Kampung Sekip, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, ribuan warga mendapati diri mereka terpaksa meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal dan mata pencaharian. Pemerintah daerah setempat segera menggerakkan tim penanggulangan bencana, dengan fokus utama menyiapkan hunian sementara atau huntara bagi para korban. Namun, proses penyediaan huntara tidak berjalan mulus, mengingat kompleksitas teknis, logistik, serta dinamika sosial yang melingkupi wilayah terdampak.

Sejak insiden tanah bergerak pertama kali tercatat pada awal tahun ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Semarang bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Sosial telah melakukan survei lapangan menyeluruh. Hasil survei menunjukkan bahwa lebih dari 350 keluarga terpaksa mengungsi, dengan sebagian besar rumah mengalami kerusakan struktural yang tak dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Untuk mengatasi kondisi darurat tersebut, huntara direncanakan dibangun di lahan yang aman, jauh dari zona rawan tanah bergerak.

Rencana penempatan huntara melibatkan pemilihan lokasi yang strategis, mempertimbangkan akses jalan, ketersediaan air bersih, serta fasilitas dasar seperti listrik dan sanitasi. Menurut Kepala Dinas PUPR Semarang, lokasi sementara dipilih di area pinggiran Kota Semarang yang masih berada dalam batas wilayah administrasi yang sama, sehingga memudahkan koordinasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat. Meskipun demikian, proses perizinan lahan serta negosiasi dengan pemilik tanah memerlukan waktu lebih lama dari yang diperkirakan.

Selain tantangan administratif, penyediaan material bangunan juga menjadi kendala. Permintaan bahan bangunan seperti semen, batu bata, dan rangka baja meningkat secara signifikan di seluruh provinsi Jawa Tengah akibat banyaknya proyek penanggulangan bencana serupa. Hal ini menyebabkan penundaan pengiriman material ke lokasi Jangli, serta menambah beban anggaran yang harus dikelola secara transparan. Pemerintah provinsi telah mengalokasikan dana khusus melalui APBN dan bantuan CSR dari perusahaan konstruksi, namun penggunaan dana tersebut harus melalui proses verifikasi yang ketat.

Dari sisi sosial, para korban menunjukkan keprihatinan terkait jarak antara huntara dengan tempat kerja mereka sebelumnya. Banyak penduduk Kampung Sekip bergantung pada usaha kecil, pertanian, dan perdagangan lokal yang berada di sekitar area asal mereka. Relokasi ke huntara yang lebih jauh dapat menimbulkan beban transportasi tambahan, serta mengganggu jaringan sosial yang sudah terbangun selama puluhan tahun. Untuk itu, tim mediasi sosial dibentuk guna mendengarkan aspirasi warga, serta merancang solusi transportasi dan program pendampingan ekonomi.

Pemerintah Kota Semarang juga menyiapkan program pelatihan keterampilan bagi penghuni huntara, guna meningkatkan kemampuan kerja dan membuka peluang usaha baru di lingkungan baru. Program tersebut mencakup pelatihan menjahit, pembuatan makanan ringan, serta pemeliharaan kebun mikro. Diharapkan, selain memenuhi kebutuhan dasar tempat tinggal, huntara dapat menjadi wadah revitalisasi ekonomi masyarakat pasca bencana.

Namun, tantangan terbesar tetap pada kecepatan pembangunan. Menurut data yang dihimpun oleh BPBD, hingga akhir pekan lalu, hanya 30 persen dari total rencana unit huntara yang selesai dibangun. Keterlambatan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga, yang merasa belum mendapatkan kepastian tempat tinggal yang layak. Pihak berwenang menegaskan bahwa upaya percepatan akan dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia, serta memanfaatkan tenaga sukarelawan lokal yang telah dilatih.

Kesimpulannya, penyiapan huntara di Kampung Sekip merupakan langkah penting dalam mitigasi dampak tanah bergerak di Jangli. Meskipun menghadapi hambatan administratif, logistik, dan sosial, kolaborasi antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat diharapkan dapat mengatasi kendala tersebut. Keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari cepatnya pembangunan hunian sementara, melainkan juga dari kemampuan menciptakan kondisi hidup yang layak dan berkelanjutan bagi warga yang terdampak, sekaligus memulihkan kepercayaan mereka terhadap penanganan bencana di masa depan.