Pemkab Grobogan Tegaskan: Pengobatan PBI JKN yang Dinonaktifkan Tidak Ditanggung Pemerintah Daerah

Karesidenan.com – 16 April 2026 | GROBOGAN – Pemerintah Kabupaten Grobogan menolak keras spekulasi bahwa biaya pengobatan peserta Program Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah dinonaktifkan akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, menegaskan belum ada surat atau arahan resmi dari Kementerian Kesehatan maupun BPJS Kesehatan terkait hal tersebut.

Program PBI JKN dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan gratis kepada penduduk tidak mampu yang tidak dapat membayar iuran BPJS Kesehatan. Peserta yang terdaftar pada segmen PBI tidak dikenakan premi, namun tetap berhak mendapatkan layanan medis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Jika peserta tidak lagi memenuhi kriteria, statusnya dapat dinonaktifkan dan peserta harus membayar iuran secara mandiri atau mencari alternatif lain.

Beberapa waktu lalu muncul kabar yang beredar di media sosial bahwa 50.810 peserta PBI di Grobogan telah dinonaktifkan, dan pemerintah daerah akan menanggung seluruh biaya pengobatan mereka. Kabar tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi.

Pemerintah Kabupaten menegaskan bahwa tidak ada keputusan seperti itu. Anang menambahkan, “Jika ada kebijakan yang mengharuskan pemda menanggung biaya, hal itu harus melalui prosedur legislasi dan alokasi anggaran yang transparan. Kami tidak dapat sekadar menanggung beban biaya tanpa dasar hukum yang jelas.”

Pengamat kesehatan menilai bahwa penonaktifan PBI dapat menimbulkan beban finansial bagi keluarga yang sebelumnya bergantung pada layanan gratis. Tanpa adanya subsidi atau program alternatif, keluarga tersebut harus menanggung biaya pengobatan yang dapat mencapai ratusan ribu rupiah per kunjungan, tergantung pada jenis layanan.

BPJS Kesehatan, sebagai lembaga penyelenggara, belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait penonaktifan tersebut. Namun, dalam pertemuan koordinasi nasional, BPJS menekankan pentingnya verifikasi data peserta secara berkala untuk memastikan kelayakan penerima manfaat PBI.

Pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan juga mengingatkan warga untuk selalu memeriksa status keanggotaan melalui aplikasi resmi atau mengunjungi kantor BPJS terdekat. “Kami siap membantu warga yang kebingungan tentang status PBI mereka. Pemerintah daerah tetap berkomitmen meningkatkan akses layanan kesehatan, namun tidak dapat menanggung biaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab peserta yang sudah dinonaktifkan,” kata Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Siti Nurhaliza.

Jika memang ada 50.810 peserta yang statusnya dinonaktifkan, dampaknya akan sangat signifikan. Berikut beberapa skenario yang mungkin terjadi:

• Peserta dapat mengajukan permohonan reinstansi PBI dengan melengkapi dokumen bukti kemiskinan.
• Jika reinstansi tidak memungkinkan, peserta harus membayar iuran bulanan BPJS Kesehatan sesuai tarif PBI yang telah berubah menjadi tarif umum.
• Keluarga dapat mencari bantuan sosial dari program pemerintah lain, misalnya Kartu Indonesia Pintar atau bantuan langsung tunai.
• Pemda dapat mempertimbangkan program bantuan kesehatan lokal, meski hal ini membutuhkan alokasi anggaran khusus.

Analisis keuangan menunjukkan bahwa menanggung biaya pengobatan lebih dari 50 ribu peserta secara penuh akan membebani anggaran daerah secara signifikan, mengingat rata-rata biaya per kunjungan dapat mencapai jutaan rupiah. Oleh karena itu, kebijakan semacam itu memerlukan persetujuan legislatif dan sumber pendanaan yang jelas.

Secara keseluruhan, pemerintah Kabupaten Grobogan menegaskan komitmennya untuk melindungi hak kesehatan warga, namun tetap berpegang pada regulasi nasional yang mengatur pembiayaan PBI JKN. Warga diimbau untuk terus memantau status keanggotaan mereka dan menghubungi layanan pelanggan BPJS Kesehatan bila ada pertanyaan lebih lanjut.