Plt Bupati Tulungagung Tekankan Kelanjutan Proyek Infrastruktur Usai OTT KPK

Karesidenan.com – 14 April 2026 | Setelah penangkapan Gatut Sunu Wibowo, Bupati Tulungagung, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal bulan ini, kepemimpinan sementara di tingkat kabupaten langsung dipegang oleh Plt Bupati yang baru dilantik. Meski situasi politik dan hukum masih bergolak, pejabat sementara tersebut menegaskan komitmen kuat untuk memastikan seluruh proyek infrastruktur yang sedang berjalan tidak mengalami penundaan.

Dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Balai Kota Tulungagung pada hari Rabu, Plt Bupati menyampaikan bahwa penegakan hukum tidak boleh menjadi penghalang bagi kemajuan daerah. Ia menambahkan, “Kita tidak boleh membiarkan proses hukum menghambat pembangunan yang sudah direncanakan dan disetujui. Masyarakat Tulungagung berhak mendapatkan layanan publik yang memadai, terutama dalam bidang transportasi, irigasi, dan fasilitas umum lainnya.”

Berbagai proyek strategis yang telah masuk dalam anggaran daerah, antara lain pelebaran Jalan Nasional 2 (Jalan Tulungagung‑Kediri), pembangunan jembatan penyeberangan Sungai Brantas, serta renovasi pasar tradisional di pusat kota, tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan. Plt Bupati menegaskan bahwa semua kontrak dengan perusahaan konstruksi akan tetap dipertahankan, dan tidak ada rencana untuk menghentikan atau meninjau ulang tender yang sudah disepakati.

Untuk menambah kepercayaan publik, pihak kepemimpinan sementara juga membentuk tim pengawas internal yang melibatkan unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Bappeda), Inspektorat Daerah, serta perwakilan masyarakat sipil. Tim ini diberi mandat untuk melakukan audit progres secara berkala, serta melaporkan hasilnya secara transparan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan warga.

Berikut adalah rangkaian proyek utama yang menjadi fokus utama pemerintah sementara:

• Pelebaran Jalan Nasional 2: Memperluas lebar jalan dari dua jalur menjadi empat jalur guna meningkatkan konektivitas antara Tulungagung dan Kediri, diperkirakan selesai pada akhir 2027.
• Pembangunan Jembatan Brantas: Jembatan baru dengan kapasitas 2.500 kendaraan per hari, dirancang untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan aksesibilitas wilayah selatan.
• Renovasi Pasar Tradisional: Modernisasi fasilitas pasar, penambahan area parkir, serta penyediaan fasilitas kebersihan dan keamanan yang lebih baik.
• Program Irigasi Pertanian: Pembangunan saluran irigasi baru di daerah rawan kekeringan untuk mendukung produktivitas pertanian lokal.

Pengamat politik lokal menilai langkah Plt Bupati sebagai strategi untuk menstabilkan situasi pasca‑OTT. “Jika pemerintah daerah dapat menunjukkan bahwa proses hukum tidak mengganggu layanan publik, maka kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan dengan cepat,” ujar Dr. Siti Rahma, dosen ilmu politik Universitas Negeri Tulungagung.

Di sisi lain, aktivis anti‑korupsi mengingatkan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan proyek. Mereka menuntut agar semua laporan keuangan dan progres fisik dapat diakses publik melalui portal resmi pemerintah daerah. “Kita harus memastikan tidak ada peluang baru bagi praktik korupsi selama masa transisi kepemimpinan ini,” kata Bima Pratama, koordinator Lembaga Transparansi Indonesia cabang Tulungagung.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga menawarkan bantuan teknis, termasuk pelatihan bagi aparat daerah dalam pengelolaan anggaran proyek, serta pendampingan audit independen. Kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan sektor swasta diharapkan dapat menciptakan mekanisme kontrol yang lebih ketat.

Di luar sektor infrastruktur, Plt Bupati menegaskan komitmen untuk melanjutkan program sosial yang telah dirancang sebelumnya, seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan program kesehatan ibu dan anak. Ia menambahkan, “Pembangunan tidak hanya soal jalan dan jembatan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat.”

Dengan langkah‑langkah konkret tersebut, diharapkan proses pembangunan di Tulungagung tidak akan terhenti meski berada dalam masa transisi kepemimpinan yang tidak biasa. Pemerintah daerah menutup konferensi pers dengan harapan bahwa sinergi antara otoritas pengawas, masyarakat, dan pihak pelaksana proyek dapat menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan, bersih, dan tepat waktu.