WFH ASN Kendal Dua Kali Seminggu, Penghematan BBM Masih Belum Terlihat, Bupati Jelaskan Tantangannya

Karesidenan.com – 19 April 2026 | Kendala transportasi dan kebutuhan efisiensi anggaran menjadi sorotan utama di Pemerintah Kabupaten Kendal setelah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemkab mulai menerapkan sistem kerja dari rumah (Work From Home/WFH) sebanyak dua hari dalam seminggu. Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mengurangi kemacetan di daerah, namun hingga kini dampaknya belum signifikan.

Dyah Kartika Permanasari, Bupati Kendal, mengungkapkan bahwa pelaksanaan WFH pada tahap awal masih berada pada fase observasi. “Kami mengadopsi pola kerja dua hari WFH sebagai langkah responsif terhadap kondisi pandemi dan sebagai upaya penghematan anggaran, terutama BBM untuk perjalanan dinas. Namun, data penghematan yang kami dapatkan belum menunjukkan penurunan yang berarti,” ujarnya dalam sebuah konferensi pers pada Senin, 15 April 2024.

Selain itu, Bupati menambahkan bahwa kebijakan pembatasan penggunaan BBM untuk perjalanan luar daerah juga masih dalam tahap penyesuaian. Pemerintah Kabupaten telah menerbitkan peraturan internal yang mewajibkan semua ASN untuk mengajukan izin perjalanan luar daerah secara tertulis, dan hanya perjalanan yang dianggap esensial yang akan disetujui. Namun, proses persetujuan yang masih bersifat manual menyebabkan beberapa kegiatan tetap berjalan dengan menggunakan kendaraan pribadi atau dinas.

Berikut beberapa langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kendal dalam rangka mengoptimalkan efektivitas WFH dan mengurangi konsumsi BBM:

• Mengimplementasikan jadwal kerja dua hari WFH bagi seluruh ASN kecuali unit yang memiliki fungsi operasional lapangan.
• Menggunakan aplikasi monitoring kehadiran daring untuk memastikan produktivitas tetap terjaga.
• Menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan luar daerah dan menuntut penyusunan rencana perjalanan yang jelas.
• Menyiapkan sistem evaluasi bulanan untuk mengukur dampak kebijakan WFH terhadap efisiensi biaya.

Meski kebijakan tersebut telah diterapkan, Bupati mengakui bahwa adaptasi budaya kerja baru masih memerlukan waktu. Banyak ASN yang merasa belum sepenuhnya terbiasa dengan sistem kerja daring, terutama dalam hal kolaborasi tim dan penggunaan teknologi informasi. “Kami terus melakukan pelatihan dan pendampingan agar proses digitalisasi ini dapat berjalan lancar,” jelasnya.

Di sisi lain, pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan Kendal turut mendukung upaya pengurangan penggunaan BBM dengan meningkatkan layanan transportasi umum dan mengoptimalkan rute angkutan kota. Hal ini diharapkan dapat memberi alternatif bagi ASN yang masih membutuhkan mobilitas fisik namun ingin mengurangi beban biaya bahan bakar.

Para analis ekonomi daerah menilai bahwa penghematan BBM yang belum terlihat bukan berarti kebijakan WFH tidak memberikan manfaat jangka panjang. “Jika tren kerja daring terus dipertahankan dan diperluas, maka akumulasi penghematan akan semakin signifikan, terutama pada periode yang lebih panjang,” ujar Dr. Rina Susanti, pakar ekonomi regional.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kendal berencana melakukan evaluasi menyeluruh pada akhir tahun 2024. Evaluasi tersebut akan mencakup analisis data konsumsi BBM, tingkat produktivitas ASN, serta umpan balik dari pegawai terkait kepuasan kerja. Hasil evaluasi diharapkan menjadi dasar bagi penyesuaian kebijakan, baik dalam menambah frekuensi WFH maupun memperketat pembatasan perjalanan luar daerah.

Penghematan BBM tetap menjadi salah satu indikator utama keberhasilan kebijakan ini, mengingat anggaran daerah yang semakin ketat dan tekanan untuk mengurangi emisi karbon. Bupati Kendal menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan menyesuaikan kebijakan agar dapat memberikan manfaat optimal bagi keuangan daerah serta kesejahteraan ASN.

Kesimpulannya, meskipun implementasi WFH dua hari dalam seminggu belum memberikan dampak penghematan BBM yang signifikan, langkah-langkah strategis yang telah diambil menunjukkan adanya upaya serius pemerintah daerah. Dengan evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian kebijakan yang responsif, diharapkan efektivitas WFH dapat meningkat, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap efisiensi anggaran dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Kendal.